Kaltim Live! Jakarta– Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mencanangkan pembangunan Zona Integritas 2025 sebagai langkah konkret untuk menciptakan birokrasi yang transparan dan bebas korupsi.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalimantan Timur, turut hadir dalam perhelatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Tahun 2025 yang dihadiri oleh para pejabat tinggi Kemenkumham, Selasa (7/1/2025). Ia juga turut menandatangani komitmen bersama Zona Integritas menuju WBK 2025.
Acara yang dihelat di Jakarta ini mendapat perhatian khusus dengan kehadiran Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sjarief Hiariej, Sekretaris Jenderal Kemenkum Nico Afinta, serta seluruh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham se-Indonesia.
Dalam kegiatan ini, sejumlah langkah penting untuk memperkuat sistem birokrasi dan pelayanan publik dilakukan, di antaranya, penandatanganan perjanjian kinerja tahun 2025. Kemudian, penandatanganan komitmen bersama zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.
Kemudian, peluncuran transformasi digital Kemenkumham. Terakhir, pencanangan resolusi Tahun 2025.
Dalam sambutannya, Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, mengatakan, penandatanganan ini adalah bukti nyata komitmen Kemenkumham untuk meningkatkan pelayanan publik. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus terus dijaga, dengan menjadikan kementerian ini lebih terbuka terhadap kritik dan saran dari masyarakat.
Menutup pidatonya, Supratman menekankan transformasi digital sebagai kunci utama dalam meningkatkan kualitas layanan publik yang lebih mudah diakses oleh masyarakat.
“Digitalisasi adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, serta mendukung keberhasilan program Satu Data Nasional.” katanya.
Kakanwil M. Ikmal Idrus juga mengungkapkan kesiapan Kantor Wilayah Kalimantan Timur untuk menjalankan komitmen yang telah disepakati, berfokus pada penciptaan lembaga yang lebih unggul dan berintegritas.
Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam mendorong reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang lebih bersih, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur. (Kaltim Live)
