Kaltim Live! Samarinda – Buruknya penyerapan anggaran dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, menjadi catatan penting oleh Gubernur Rudy Mas’ud. Pasalnya, total Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (Silpa) mencapai Rp 5 triliun.
“Silpa itu bukan tabungan. Silpa terjadi karena perencanaan kurang matang. Apalagi kalau Silpa sampai Rp5 triliun. Padahal rakyat sangat membutuhkan,” kritik Gubernur.
Gubernur Rudy Mas’ud, mengingatkan seluruh jajarannya untuk lebih cermat dalam penyusunan program dan anggaran. Program yang disusun harus sepenuhnya demi kemanfaatan besar bagi masyarakat Bumi Etam.
“Ini penting sekali saya ingatkan. Perencanaan anggaran yang disusun Pemprov Kaltim harus menganut prinsip dasar efektif, efisien, akuntabel, transparan dan tepat sasaran,” tegas gubernur saat memberi arahan dalam Paparan Kinerja Perangkat Daerah di Ruang Heart of Borneo Kantor Gubernur Kaltim melalui saluran zoom meeting, Senin (24/3/2025).
Baca berita Kaltim Live! Gubernur Keluhkan Pendapatan Daerah Tidak Maksimal
Pesan kedua, penting untuk menghindari rekayasa atau manipulasi perencanaan anggaran. Menurut Rudy Mas’ud, sejak awal perencanaan anggaran harus dipastikan sesuai kebutuhan program atau kebutuhan masyarakat, bukan program untuk mengakomodasi kepentingan orang atau pihak-pihak tertentu.
“Penting juga memerhatikan timing (waktu). Jangan sampai program sudah dibuat bagus, tapi satker (satuan kerja) tidak bisa melaksanakan,” pesan Gubernur.
Semua program yang sudah dianggarkan, ketika sudah ditetapkan, maka harus bisa dilakukan eksekusi. Akan menjadi hal yang sangat tidak baik saat terjadi Silpa tinggi, sementara di sisi lain banyak program yang harus dieksekusi.
“Sekali lagi, pastikan program-program ini adalah unggulan dan kebutuhan masyarakat. Dan yang sangat menjadi prioritas adalah pendidikan,” tegas Harum lagi.
Baca berita Kaltim Live! Hetifah Harapkan Kepemimpinan Gubernur Rudy Masúd Bisa Majukan Pendidikan di Kaltim
Karena itu, Gubernur meminta jajaran Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim Ahmad Muzakkir memimpin jajarannya untuk menyisir anggaran dari awal yang berpotensi menjadi Silpa.
“BPKAD saya minta memonitor anggaran-anggaran mana yang berpotensi Silpa agar bisa dialihkan ke program-program yang dibutuhkan masyarakat,” pungkasnya. (Kaltim Live)
