Kaltim Live! SAMARINDA – Layanan pendidikan gratis atau Gratispol menjadi program utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji. Duet baru pemimpin Benua Etam ini menginginkan agar semua pelajar dan mahasiswa mendapatkan pendidikan dengan biaya gratis. Dari jenjang SMA hingga S3
Gubernur Rudy Mas’ud pun menegaskan bahwa yang mampu menghilangkan kemiskinan dan kebodohan adalah pendidikan.
“Karena itu, pendidikan kita letakkan menjadi yang pertama,” tegas Gubernur Rudy Mas’ud, pada kesempatan yang lain.
Layanan pendidikan gratis, diperuntukan untuk anak-anak di Kaltim mulai SMA/SMK, S1, S2 hingga S3 mendapatkan layanan pendidikan gratis.
Wagub Seno Aji menjelaskan, meski pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sedang menekankan efisiensi anggaran dalam menjalankan roda pemerintahan, tidak akan menghambat program tersebut.
“Untuk itu 100 hari program kita adalah memastikan anggaran tersebut tersedia dan berjalan lancar,” tegas Seno.
Berikutnya, program pendidikan gratis atau lebih dikenal dengan Program Gratispol ini akan dilanjutkan secara bertahap.
“Jadi jangan khawatir dengan program efisiensi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Efisiensi ini bukan krisis moneter,” yakin Seno.
Baca berita Kaltim Live! Ironi Pendidikan di Kubar dan Mahulu yang Belum Merata
Program Gratispol ini juga dipastikan segera terlaksana pada 2025 ini. Pemimpin Kaltim periode 2025-2030 tersebut menegaskan, efisiensi anggaran tak memengaruhi program gratispol, terutama untuk pendidikan dan kesehatan gratis.
Seno Aji menjelaskan, pihaknya tengah menyusun peraturan gubernur (pergub) sebagai regulasi dan payung hukum pelaksanaan program gratis pendidikan untuk SMA hingga jenjang S1-S3.
“Kita upayakan segera selesai agar saat PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) di Juni 2025 Program Gratispol segera berjalan,” ucap Seno Aji saat memimpin rapat pembahasan efisiensi anggaran dan program kerja di hari pertamanya berdinas di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (24/2/2025).
Namun, jelasnya, pelaksanaan pendidikan gratis dilakukan secara bertahap. Tahun ini Pemprov Kaltim mengalokasikan anggaran sebesar Rp750 miliar kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim untuk pelaksanaan pendidikan gratis.
“Jadi, tahun ini sudah kita anggarkan Rp750 miliar ke Disdik untuk tahap awal. Setelah SK gubernur keluar, segera kita jalankan,” bebernya.
Ia menegaskan melalui kebijakan ini akan mewujudkan Kaltim Bersinar di tengah adanya tajuk “Indonesia Gelap”.
“Tajuk (Indonesia Gelap) itu tidak berlaku di Kaltim. Semua anak berhak mengenyam pendidikan layak. Ini merupakan bagian dari tanggung jawab kami menyukseskan 16 program yang telah kami canangkan,” tegasnya.
Selain pendidikan gratis, Pemprov Kaltim juga akan segera menjalankan program kesehatan gratis bagi masyarakat Bumi Mulawarman. Sama dengan pendidikan gratis, Seno memastikan alokasi APBD untuk kesehatan tidak terpengaruh dengan adanya efisiensi anggaran.
Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Kaltim) terkait pembayaran BPJS yang tertunda.
“Anggarannya cukup, hanya Rp79 miliar, jadi tidak terpotong efisiensi anggaran,” jelasnya.
“Pokoknya Gratispol segera terlaksana tahun ini, tidak ada kata menunda-nunda,” pungkasnya dengan penuh semangat. (Kaltim Live)
