Kaltim Live! SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, bersama Wakil Gubernur, Seno Aji, menegaskan komitmen untuk merealisasikan program Gratispol. Program ini terus digas, dalam rencana seratus hari pertama kerja sebagai pemimpin Benua Etam.
“Seratus hari pertama akan difokuskan untuk mewujudkan Gratispol. Insyaallah, tahun ini program Gratispol akan kami sinkronisasikan, terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, umrah, dan akses wifi gratis. Program ini akan segera berjalan dalam waktu dekat,” ujar Rudy usai rapat paripurna, Senin (3/3/2025).
Dia menambahkan, pihaknya ingin memastikan bahwa tidak ada lagi anak-anak di Kalimantan Timur yang terhambat pendidikannya karena masalah biaya. Dia memastikan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim mencukupi untuk menjalankan program ini. Meski belum didetilkan total anggaran yang dibutuhkan untuk sektor pendidikan gratis.
“Kalau untuk sekolah, semuanya kita siap. Pangkas yang lain-lain supaya anak-anak kita bisa sekolah, agar SDM-nya bagus,” ujarnya.
Ditambahkan Wagub Kaltim Seno Aji, bahwa Peraturan Gubernur (Pergub) terkait Gratispol sudah dalam tahap finalisasi. Pergub ini dijadwalkan akan ditandatangani minggu depan dan langsung diterapkan.
Saat ditanya mengenai klasifikasi penerima, Seno menegaskan bahwa Gratispol tidak membatasi siapa pun untuk mendapatkan pendidikan gratis, kecuali mahasiswa S-1 yang dibatasi usia maksimal 25 tahun.
“Semua bisa mendapatkan pendidikan gratis. Hanya untuk jenjang S-1 ada batasan usia maksimal 25 tahun,” jelasnya.
Selain itu, dia memastikan bahwa penyaluran dana pendidikan dalam program Gratispol tidak menggunakan sistem seleksi, melainkan langsung diberikan kepada pelajar dan mahasiswa melalui acount masing-masing.
“Tidak ada seleksi. Dana akan langsung disalurkan ke akun masing-masing pelajar dan mahasiswa. Sistemnya tuntas, semuanya gratis,” katanya.
Gratispol untuk Kesehatan
Alokasi anggaran yang digunakan dalam kepemimpinan Rudy dan Seno selama 5 tahun ke depan, ialah minimal 20 persen untuk pendidikan dan 10 persen untuk kesehatan dari APBD. Kendati demikian, Rudy mengungkapkan diskusi mengenai besaran anggaran masih terbuka lebar, terutama menyesuaikan kebutuhan riil.
Tidak hanya pendidikan, program ‘Gratispol’ juga direncanakan memperluas jangkauannya ke sektor kesehatan melalui integrasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Langkah ini ditujukan untuk memberikan perlindungan kesehatan yang merata, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu.
Di sisi lain, Rudy memaparkan retret kepemimpinan selama delapan hari di Magelang menjadi momentum krusial dalam mematangkan strategi implementasi Gratispol.
Dalam rapat pimpinan perdana yang melibatkan seluruh kepala dinas, kepala biro, Sekretaris Daerah, Wakil Gubernur, dan instansi vertikal, Gubernur membahas kegiatan Ramadan dan percepatan pembangunan Kaltim, dengan penekanan khusus pada program Gratispol melalui platform digital Sakti (Satu Akses Kalimantan Timur). Platform ini diharapkan menjadi ujung tombak dalam mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan program.
Adapun, Rudy menuturkan program Gratispol secara eksplisit didesain selaras dengan Asta Cita Presiden yang menjadi kerangka pembangunan nasional dan menjadi panduan utama bagi pemerintah pusat dan daerah.
“Fokusnya tadi pertama adalah tentang pendidikan, yang kedua tentang kesehatan, yang ketiga adalah berkaitan dengan makan siang gizi bergizi, termasuk untuk baduta (bayi di bawah dua tahun) dan ibu hamil dan menyusui. Itu program yang paling utama serta beberapa infrastruktur termasuk kegiatan umroh sesuai dengan agamanya masing-masing,” pungkasnya. (Kaltim Live)
