Kaltim Live! Samarinda – Ruang Tepian I Kantor Gubernur Kaltim, Senin (22/9/2025) pagi berubah menjadi arena diskusi penuh gagasan dan semangat, karena membahas pemotongan transfer kas daerah dari pemerintah pusat.
Dialog Panel “Menyikapi Kebijakan Efisiensi Transfer Keuangan Daerah dan Upaya Menuju Transformasi Ekonomi Provinsi Kaltim” menghadirkan tokoh-tokoh penting Benua Etam yang kompak menyuarakan satu pesan. Kaltim tak boleh dirugikan dari dampak pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD).
Ketua Forum Rakyat Kaltim Bersatu (FRKB) Edy Sofyan memantik diskusi dengan seruan agar semua pihak mencari terobosan konkret demi menyelamatkan pembangunan daerah dari dampak kebijakan pemotongan TKD.
“Sudah saatnya kita melakukan tindakan representatif. Kita harus punya pemikiran-pemikiran baru agar pembangunan berkelanjutan tidak terganggu,” tegas Edy.
Baca berita Kaltim Live! IOH Apresiasi Mitra Outlet Kalimantan lewat Kejutan Simpel IM3
Gubernur Kalimantan Timur Dr H Rudy Mas’ud (Harum) menegaskan bahwa dialog ini adalah wujud aspirasi masyarakat yang bermartabat. Ia mengingatkan, pemotongan dana transfer yang diatur dalam PMK Nomor 56 Tahun 2025 jelas akan memengaruhi jalannya program pembangunan Kaltim dan kabupaten/kota, termasuk upaya mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kami tidak menolak kebijakan nasional, tetapi pemotongan TKD jangan sampai mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan minimum lainnya. Aspirasi ini akan kami bawa langsung ke pemerintah pusat,” tegas Harum, disambut tepuk tangan peserta forum.
Ia menekankan pentingnya dukungan fiskal memadai, mengingat Kaltim adalah salah satu penyumbang terbesar penerimaan negara, khususnya dari sektor sumber daya alam (SDA).
“Wajar bila Kaltim mendapat perhatian khusus,” tambahnya.
Baca berita Kaltim Live! PTMB Targetkan Tambahan 75 Ribu Pelanggan Baru Hingga 2029
Senada, Wakil Gubernur Seno Aji menyoroti fakta bahwa Kaltim menyumbang hampir Rp 1.000 triliun PDRB kepada pemerintah pusat. Menurutnya, pemotongan dana transfer seharusnya tidak diberlakukan secara seragam.
“Kami sudah menyampaikan kepada Presiden dan Menteri Keuangan agar Kaltim mendapat perlakuan khusus. Kalau pun ada pemotongan, sebaiknya di bawah 20 persen,” ungkap Seno.
Ia juga mendorong semua elemen, termasuk anggota DPR RI dan DPD RI asal Kaltim, untuk aktif melobi pusat.
“Provinsi lain seperti Sulawesi Selatan berhasil menarik dana APBN besar dengan menjalin relasi kementerian. Kita juga harus bergerak,” serunya.
Baca berita Kaltim Live! Pesta Adat Erau 2025: Jaga Marwah Peradaban Nusantara
Dialog yang dihadiri tokoh Kaltim seperti eks Gubernur Kaltara Irianto Lambrie dan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Kaltim Farid Wadjdy sebagai narasumber, Anggota DPRD Kaltim Sarkowi V Zahri, Anggota DPR RI Dapil Kaltim Syafruddin, dan Senator DPD RI Andi Sofyan Hasdam ini menjadi wadah bertukar gagasan tentang masa depan ekonomi Kaltim.
Selain isu TKD, forum juga membahas tantangan lain seperti penurunan kemiskinan, pengangguran terbuka, hingga stunting. Di akhir diskusi, seluruh peserta sepakat untuk bersatu menyuarakan kepentingan Kaltim agar kebijakan pemotongan TKD dapat dikaji ulang.
Aspirasi yang dihimpun dalam dialog ini akan dibawa Gubernur Harum dan jajaran ke Kementerian Keuangan dan lembaga legislatif pusat sebagai langkah konkret memperjuangkan hak daerah. (Kaltim Live)
