Kaltim Live! Balikpapan – Provinsi Kalimantan Timur mencatatkan inflasi sebesar 0,60 persen secara bulanan (month to month/MtM) dengan inflasi tahunan mencapai 4,64 persen (year on year/YoY). Capaian tersebut menunjukkan tekanan harga menjelang momentum Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah masih relatif terkendali meskipun permintaan masyarakat mulai meningkat.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Jajang Hermawan, menyatakan inflasi pada periode Februari terutama dipicu oleh kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang memberikan andil inflasi sebesar 0,97 persen.
“Inflasi bulan Februari utamanya disumbang oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau seiring meningkatnya permintaan komoditas pangan strategis menjelang dan selama Ramadan,” ujarnya dalam keterangan yang dikutip pada Jumat (6/3/2026).
Selain kelompok pangan, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya juga turut memberikan kontribusi inflasi sebesar 2,66 persen. Tekanan harga pada kelompok ini dipicu oleh kenaikan harga emas perhiasan yang pada Februari tercatat mencapai sekitar Rp3,08 juta per gram.
Di sisi lain, kelompok transportasi juga mencatatkan inflasi pada kisaran 3 hingga 4 persen. Kondisi ini dipengaruhi oleh penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang terjadi pada awal Februari 2026.
Meski demikian, Bank Indonesia menilai tekanan inflasi masih dapat dikendalikan berkat koordinasi yang intensif antara pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Dalam menjaga stabilitas harga, TPID Kalimantan Timur menerapkan strategi pengendalian inflasi 4K, yaitu Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif.
Sebagai bagian dari strategi tersebut, sepanjang Januari hingga Februari 2026 TPID telah melaksanakan lebih dari 75 kegiatan yang meliputi gerakan pangan murah, operasi pasar, dan berbagai intervensi pasar di sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur.
Selain itu, koordinasi juga diperkuat melalui High Level Meeting (HLM) TPID menjelang Ramadan dan Idulfitri. Forum tersebut menjadi ruang sinkronisasi kebijakan antarinstansi, termasuk membahas perkembangan harga komoditas, progres operasi pasar daerah, hingga evaluasi langkah pengendalian inflasi.
Tidak hanya fokus pada stabilisasi harga, TPID juga meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui kegiatan capacity building yang digelar pada 14–15 Januari serta 5–6 Februari 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi, pembaruan pengetahuan, serta meningkatkan kualitas pelaporan dalam pengendalian inflasi daerah.
Ke depan, tantangan utama pengendalian inflasi di Kalimantan Timur adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan aktivitas ekonomi masyarakat. Hal ini menjadi semakin penting di tengah meningkatnya mobilitas ekonomi pascapandemi serta dinamika harga komoditas global yang masih berfluktuasi.
Dengan koordinasi yang kuat antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan, stabilitas harga diharapkan tetap terjaga sehingga momentum Ramadan dan Idulfitri dapat berjalan tanpa gejolak inflasi yang berlebihan.(Kaltim Live)
