Kaltim Live! Balikpapan – Kantor Staf Presiden (KSP) melakukan kunjungan ke Balikpapan, diwakili Tenaga Ahli Utama Bidang Energi, Nur Wahidi, untuk memantau kesiapan akhir kota tersebut menjelang peresmian Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP). Fokus utama diskusi dengan Pemerintah Kota Balikpapan beralih dari isu konstruksi ke isu ekonomi jangka panjang: penyerapan tenaga kerja lokal di fase operasional.
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, mengungkapkan bahwa isu ketenagakerjaan menjadi sorotan utama dalam pertemuan tersebut. Pemerintah daerah secara tegas meminta komitmen agar warga Balikpapan dan Kalimantan Timur (Kaltim) memperoleh peluang kerja yang lebih luas dari beroperasinya proyek strategis nasional (PSN) senilai triliunan rupiah itu.
“Kami menyampaikan secara detail terkait RDMP, termasuk persoalan tenaga kerja. Harapannya, ketika RDMP beroperasi penuh, masyarakat Balikpapan dan Kaltim dapat mengambil bagian sebagai tenaga kerja,” ujar Bagus, Kamis (11/12/2025).
Permintaan ini selaras dengan komitmen Pemkot Balikpapan yang tertuang dalam tagline “Kubangun, Kujaga, Kubela,” yang menekankan keberpihakan kepada masyarakat lokal dalam pembangunan ekonomi.
Di sisi lain, perwakilan Bank Indonesia (BI) wilayah Kaltim memberikan perspektif makroekonomi terkait adaptasi tenaga kerja pasca-konstruksi RDMP.
Kepala Kantor Perwakilan BI Kaltim, Budi Widihartanto, mengakui bahwa penyesuaian struktur ketenagakerjaan adalah hal yang tak terhindarkan setelah fase konstruksi yang masif selesai. Namun, ia optimis bahwa pasar kerja di Kaltim akan tetap dinamis dan menawarkan peluang baru.
“Meskipun proyek RDMP telah mencapai tahap penyelesaian, kami meyakini bahwa tenaga kerja yang terserap dapat dialihkan ke beberapa sektor strategis lainnya yang tengah berkembang pesat,” kata Budi.
Menurut BI, berakhirnya satu proyek besar tidak berarti berakhirnya kesempatan kerja. Budi menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan menjadi magnet utama penyerapan tenaga kerja, berfungsi sebagai buffer dan peluang baru bagi perekonomian regional dalam beberapa tahun mendatang.
Sementara itu, VP Legal & Relation PT Kilang Pertamina Balikpapan, Asep Sulaeman, memastikan koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah terus dilakukan. “Kami bersama KSP berdiskusi produktif dengan Pemerintah Kota Balikpapan serta menerima berbagai masukan terkait kesiapan daerah dan program yang berjalan,” tuturnya.
Kesiapan kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, dan Pertamina ini penting untuk memastikan peresmian kilang berjalan lancar serta memberikan manfaat ekonomi optimal, khususnya dalam hal penyerapan tenaga kerja lokal yang kompeten.(Kaltim Live)
