Kaltim Live! Samarinda – Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyampaikan gagasan terkait rencana pembangunan masa depan Benua Etam. Terutama untuk membangun sektor kemaritiman yang modern untuk masa depan.
Pasalnya, menurut gubernur, Dengan luas 127.000 kilometer persegi, Kaltim saat ini masih mengandalkan sektor ekonomi di bidang sumber daya alam ekstraksi. Padahal, kelautan memiliki potensi besar, untuk meningkatkan ekonomi di masa kini dan masa depan, demi mencapai kemandirian ekonomi.
“Bagaimana kita bisa menyusun tahapan strategis peralihan pembangunan dari sektor berbasis darat ke sektor kemaritiman,” kata Gubernur Harum (sapaan akrab Gubernur Rudy Mas’ud) saat Rapat Koordinasi Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) di ruang kerja Gubernur Kaltim, Rabu (25/6/2025).
Baca berita Kaltim Live! Kurangi Sampah Plastik, Pegawai Pemprov Kaltim Diminta Pakai Tumbler
Peralihan pembangunan ini, bukan tanpa alasan. Dia menjelaskan, hutan Kaltim saat ini sudah habis. Bahkan sudah sejak sekitar 30-40 tahun lampau.
Dikarenakan, konsesi hutan tanaman alam bisa sampai 50 tahun. Untuk hutan tanaman industri dengan perpanjangan bisa sampai 100 tahun. Jadi, lanjut Gubernur Harum, konsesi kehutanan di Kaltim dan Indonesia baru akan habis sekitar tahun 2100.
Perkebunan pun tak jauh beda. Konsesi perkebunan, biasanya antara 25-30 tahun. Bisa diperpanjang hingga dua kali. Jadi keseluruhan bisa sampai 90 tahun.
Demikian juga pertambangan. Batu bara yang dikeruk habis dari perut bumi Kaltim menurutnya tidak banyak memberi kontribusi terhadap penerimaan daerah.
Padahal, ponton batu bara setiap hari melintas di Sungai Mahakam. Ironinya, masyarakat Kaltim hanya jadi penonton. Tidak ada kontribusi untuk penerimaan daerah.
“Tapi seluruh dampak sosial, dampak lingkungan dan dampak buruk lainnya harus dirasakan masyarakat dan menjadi tanggung jawab kepala daerah,” sambung Gubernur.
Baca berita Kaltim Live! Kembangkan Budidaya Kakao Berkelanjutan di Kutim
Karena alasan itulah, maka ke depan Kaltim harus memikirkan potensi besar pengembangan pembangunan berbasis sektor kemaritiman. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah identifikasi potensi, tantangan dan kebutuhan Kelembagaan di wilayah pesisir dan laut.
Selanjutnya adalah membangun sinergi organisasi perangkat daerah terkait program maritim nasional dan potensi daerah, kepelabuhanan, perikanan, STS dan participating interest (PI) migas, serta kegiatan pesisir lainnya.
Agenda lain yang juga penting ditindaklanjuti adalah identifikasi wilayah strategis maritim, pulau-pulau kecil, peta wilayah pesisir laut, kegiatan STS, migas di atas 12 mil laut, pemutakhiran RTRW berbasis data kewenangan provinsi, sesuai Pasal 22 UU 23 Tahun 2014. Selain itu, dilakukan penguatan dan harmonisasi regulasi, serta SOP lintas OPD.
Untuk pengembangan potensi kemaritiman ini, Gubernur Harum menyarankan skema pembiayaan kemitraan, investasi dana pusat DAK Maritim, kemitraan BUMD, Participating Interest (PI) 10 persen dan lain-lain.
“Perlu ada keterlibatan BUMD dalam bisnis kemaritiman ini, seperti ship to ship (STS) dan offshore logistic,” beber Harum.
Ditambahkannya, Pemprov Kaltim saat ini sedang berakselerasi untuk melaksanakan program-program yang berpihak kepada rakyat. Sebab itu, Pemprov Kaltim sangat berharap dukungan dan kolaborasi instansi vertikal, seperti jajaran KSOP di Kaltim.
“Kami siap support KSOP dan KUPP. Tapi kami juga perlu sinergi. Paham-pahamlah,” tutup Gubernur.
Beberapa pejabat KSOP hadir antara lain Kepala KSOP Kelas I Samarinda Mursidi, Kepala Distrik Navigasi Kelas I Samarinda Amiruddin, Kepala KSOP I Balikpapan Weku Frederick Karuntu, Kepala Kantor Unit Pengelola Pelabuhan (KUPP) Kelas I Sangkulirang Raden Yogie Nugraha, Kepala KUPP Kelas II Tanjung Redeb Lister Gurning, Kepala KUPP Sangatta Herman dan Kepala KUPP Kuala Samboja Zulqadri Edy. (Kaltim Live)
