Kaltim Live! JAKARTA – Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah juga berdampak pada kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menghadapi persoalan tersebut, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) terpilih, Rudy Mas’ud menjelaskan, bahwa pemangkasan anggaran kepada Otorita IKN tidak akan mempengaruhi perekonomian Benua Etam secara keseluruhan.
Patut diketahui Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mendapatkan pemotongan anggaran senilai Rp 1,5 triliun, pagu awal 2025 sebesar Rp 6,4 triliun.
Rudy menegaskan OIKN dan Kaltim merupakan dua entitas yang berbeda. Sehingga pemangkasan anggaran untuk megaproyek IKN, tidak serta-merta berdampak kepada perekonomian daerahnya.
“OIKN itu otorita yang arahannya langsung dari pusat. Kalau untuk Kaltim sendiri, kita punya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana bagi hasil atau dana transfer dari pusat yang disebut APBD. Jadi, tentu tidak ada bersinggungan langsung,” kata Rudy usai menjalani tes kesehatan menjelang pelantikan di Kemendagri, Jakarta, Senin (17/2/2025).
Meski demikian, Rudy menegaskan, Pemprov Kaltim berkewajiban mendukung pembangunan IKN agar dapat direalisasikan. Serta bisa menjalankan pemerintahan secara politis sebelum 2028.
Saat ditanya awak media, apakah pemangkasan anggaran berdampak kepada perekonmian di Balikpapan maupun Penajam Paser Utara (PPU) sebagai lokasi IKN? Rudy menjelaskan, masing-masing daerah memiliki anggaran sendiri yakni APBD kabupaten/kota.
“Jadi (pemangkasan anggaran) tidak terpengaruh, masing-masing punya dana APBD sendiri untuk Kabupaten/Kota, sedangkan OIKN punya dana pembangunan sendiri,” ujarnya.
Saat ini, kata Rudy, pembangunan IKN sudah berjalan dengan sangat baik. Hanya tersisa pembangunan gedung legislatif dan yudikatif saja.
“Kalau untuk eksekutifnya, dalam hal ini kantor presiden kan semuanya sudah rampung,” kata Rudy.
Dia meyakini IKN tak akan menjadi proyek mangkrak. Serta akan terus berlanjut sesuai dengan target pemerintah.
Baca berita Kaltim Live! 2024, Anggaran IKN Terserap Rp 40,29 Triliun
Sisa Anggaran Otorita IKN Rp 5,04 Triliun
Sebelumnya, pemangkasan anggaran OIKN dilandasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025.
“Ditujukan untuk efisiensi perjalanan dinas, kajian-kajian, seminar, FGD, terutama per dinas luar negeri, kegiatan seremonial dan ATK,” ujar Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2/2025).
Basuki menjelaskan, untuk belanja pegawai tidak kena efisiensi sebesar Rp 199,985 miliar. Artinya, anggaran OIKN pada awal 2025, tersisa Rp 5,042 triliun.
“Ini tadi sebagian untuk pengelolaan prasarana dan sarana yang dibangun pada periode 2022-2024 dan juga untuk meluruskan paket baru di otorita IKN melalui Dipa awal,” kata dia.
Basuki menuturkan, hasil efisiensi anggaran tersebut, tidak termasuk dengan paket baru OIKN setelah rapat terbatas (ratas) pada 21 Januari 2025. Di mana, pembangunan IKN tahap II periode 2025-2029, mendapat anggaran Rp 48,8 triliun. Atau kurang dari Rp 2 triliun per tahun.
Ia bahkan menyebut progres pembangunan tahap kedua sudah mulai berlangsung.”Saat ini, pembangunan tahap kedua telah dimulai dan akan berlangsung dari 2025 hingga 2028. Proses ini tetap berjalan sesuai rencana,” ujar Basuki di IKN.
Selain dari APBN murni dan skema KPBU, mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga menyebut sektor swasta juga punya peran dalam pembangunan IKN. Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran hanya berdampak pada sejumlah kegiatan yang diselenggarakan Otorita IKN, seperti kunjungan Mitra Internasional Nusantara (Nusantara International Partner Visit/NIPV) yang dibuat lebih sederhana dibanding rencana awal.
“Kami awalnya berencana menggelar pameran besar, tetapi karena adanya penghematan anggaran, kami ubah menjadi kunjungan internasional,” jelasnya.
Meski lebih sederhana, agenda pameran dan kunjungan internasional tetap berlangsung di galeri dan terbuka untuk umum. “Kemarin, kami meluncurkan pameran itu secara sederhana, sesuai arahan Presiden RI,” tambah Basuki.
Pameran ini bertujuan menarik dukungan internasional terhadap pembangunan Nusantara. Dalam kesempatan tersebut, Otorita IKN menerima kunjungan sejumlah duta besar dan delegasi negara sahabat.
Basuki menjelaskan, pembangunan tahap kedua di IKN tetap berjalan dengan dana APBN sebesar Rp 48,8 triliun serta dukungan dari skema pembiayaan lain di luar APBN. Tahap ini mencakup pembangunan perkantoran legislatif dan yudikatif, sejalan dengan rencana IKN sebagai ibu kota politik pada 2028.
Selain itu, proyek tahap kedua juga mencakup pembangunan kantor perbankan dan proyek investasi lainnya. Pembangunan perkantoran tersebut dijadwalkan dimulai pada April 2025.
“Otorita IKN sudah merancang pembangunan infrastruktur di kawasan-kawasan investasi agar segera terealisasi,” katanya.
Sementara itu, pelelangan proyek infrastruktur umum seperti jalan, air minum, Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT), dan multi-utility tunnel (MUT) masih berlangsung. Basuki berharap pembangunan dapat dimulai setelah Idul Fitri dan ditargetkan selesai pada 2026.
“Seiring berjalannya waktu, infrastruktur IKN akan terus berkembang hingga 2026 dengan tambahan gedung dan kawasan baru,” tuturnya.
Pegawai Otorita IKN Mulai Berkantor Penuh pada Maret 2025. Basuki memastikan seluruh pegawai Otorita IKN akan mulai berkantor penuh sesuai dengan acuan dari pemerintah.
“Maret nanti, seluruh pegawai sudah pindah dan mulai beraktivitas di IKN,” ungkapnya. (Kaltim Live)
Pembaca Kaltim Live! juga bisa mendengarkan podcast terkait isu ini di Spotify: Efisiensi Anggaran Demi Makan Siang Gratis!
