Kaltim Live! Balikpapan — Mahakam Investment Forum (MIF) sukses menjadi wadah bagi para pelaku ekonomi di Kalimantan Timur, untuk berdiskusi sekaligus membangun jaringan. Selain itu, forum mampu menjadi pendukung bagi Pemerintah Provinsi Kaltim dalam meningkatkan perekonomian melalui investasi swasta.
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni mengatakan, di kondisi pemotongan anggaran kas daerah dari pemerintah pusat, membuat pemerintah harus lebih kreatif dalam menumbuhkan perekonomian. Salah satu caranya adalah dengan cara peningkatan investasi swasta.
“Investasi menjadi strategi Pemprov untuk menutup ruang fiskal. Melalui investasi, kita dorong pertumbuhan ekonomi daerah karena di situ ada penyerapan tenaga kerja, perdagangan, dan ekspor yang menghidupkan ekonomi lokal,” ujar Sri Wahyuni saat menghadiri MIF di Balikpapan Kamis (9/10/2025).
Baca berita Kaltim Live! Tingkatkan Ekonomi Balikpapan Lewat Industri Otomotif
Keterlibatan sektor swasta menjadi krusial dalam memperkuat pondasi ekonomi daerah. Karena itu, Pemprov Kaltim secara aktif mendorong kemudahan perizinan, promosi potensi daerah, dan peningkatan kerja sama lintas sektor.
Dalam kesempatan tersebut, Sri Wahyuni juga mengapresiasi Bank Indonesia (BI) atas dukungannya dalam memperkuat ekosistem investasi melalui inisiatif Regional Investment Relation Unit (RIRU).
“Kegiatan ini sudah ketiga kalinya didukung BI. Tidak hanya membangun biro investasi, tapi juga menghadirkan jejaring investor dari berbagai negara untuk melihat langsung potensi investasi di Kaltim,” tuturnya.
Baca berita Kaltim Live! Kaltim Gandeng Investor Tiongkok Bangun PLTSa
Beberapa sektor unggulan yang ditawarkan kepada investor antara lain Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK), kawasan industri Bontang, industri pengolahan hasil tambang dan migas, serta pengelolaan sampah (waste management) di Balikpapan.
“Minat terhadap proyek pengolahan sampah ini cukup tinggi. Ada investor yang membutuhkan pasokan hingga 600 ton per hari untuk diolah menjadi energi. Ini peluang besar yang sedang kita jajaki bersama pemerintah kota dan pihak terkait,” terang Sri Wahyuni.
Lebih lanjut, ia menyinggung tantangan baru berupa pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat senilai Rp14,6 triliun pada tahun 2026. Hal ini, kata Sri, akan berdampak pada kemampuan fiskal daerah.
“Kita tetap jalankan program prioritas seperti pembangunan infrastruktur dan ekonomi produktif. Hanya saja, beberapa kegiatan lain mungkin akan disesuaikan volumenya,” ungkapnya.
Dengan memperkuat investasi swasta dan mengoptimalkan kawasan industri strategis, Pemprov Kaltim berharap pertumbuhan ekonomi daerah tetap terjaga dan berkelanjutan, meski menghadapi keterbatasan anggaran dari pusat. (Kaltim Live)
