Kaltim Live! Samarinda – Fenomena terjadinya kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax di Balikpapan, pada 16-19 Mei 2025, menjadi perhatian banyak pihak. Tak mau kejadian serupa terulang di Samarinda, Wali Kota Andi Harun pun melakukan rapat tertutup dengan Pertamina Patra Niaga pada Jumat (23/5/2025) di Balai Kota.
Andi Harun menjelaskan bahwa, rapat tersebut dilakukan demi mencegah terjadinya kelangkaan di Kota Tepian. Sehingga pembahasan terkait data stok BBM di lapangan berikut dengan strategi antisipatif pun perlu dibicarakan.
“Daripada tunggu kejadian baru sibuk, lebih baik diantisipasi. Sebenarnya nggak ada rapat resmi, cuma saya berinisiatif untuk mengundang beliau (jajaran Pertamina Patra Niaga) untuk ngobrol santai hari ini. Dalam rangka untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kelangkaan seperti di daerah lain,” ujar dia kepada awak media.
Baca berita Kaltim Live! Dorong Keterbukaan Informasi Distribusi BBM, Suplai Pertamax Distabilkan
Data di lapangan menyebutkan dari total 30 SPBU yang tersebar di Samarinda, 2 di antaranya mengalami kekurangan stok. Namun, Andi Harun memastikan kekurangan stok yang terjadi bukan semata kesalahan Pertamina Patra Niaga.
“Secara umum kalau kita lihat data dari Pertamina, stok bahan bakar kita relatif aman kecuali 1-2 SPBU karena modalnya terbatas,” ujar dia.
Sebelumnya, merespons fenomena kelangkaan BBM di Balikpapan, sebagian stok BBM di Samarinda turut diperbantukan ke wilayah tersebut. Meski begitu, dia memastikan bahwa langkah tersebut tidak akan berdampak signifikan bagi masyarakat Samarinda.
“Ya kita tahu bahwa memang ada (stok BBM kita) yang diperbantukan, ada pengiriman pada saat kejadian itu. Tapi relatif tidak mempengaruhi situasi secara serius di Samarinda,” tegasnya pada media.
Lebih lanjut, Andi Harun menyoroti posisi sentral Samarinda sebagai penghubung daerah-daerah lain di Kaltim. Menurutnya, ketersediaan stok BBM di Samarinda perlu menjadi perhatian sebab keberadaannya turut berimplikasi pada daerah-daerah lain seperti Kutai Kartanegara, Kutai Barat, dan lainnya.
”Jadi memang posisi Samarinda itu posisi vital, karena selain kita harus menjamin stok yang ada untuk Kota Samarinda, (hal ini) juga menjadi hub untuk di beberapa daerah yang ada di sekitar Samarinda,” jelas dia.
Untuk memperketat pengawasan, Pemkot berencana memasang CCTV yang bisa diakses publik di seluruh SPBU. Sistem serupa sudah berjalan di dua SPBU milik anak perusahaan Pertamina, tapi 28 lainnya belum punya perlindungan serupa.
“Kami sedang hitung, kalau alatnya nggak mahal, bisa saja Pemkot bantu pengadaan,” sebutnya. Ia juga melempar usul agar kendaraan dinas pemerintah tak lagi mengantre di SPBU umum.
“Kalau bisa punya SPBU sendiri, khusus untuk kendaraan pemda, itu bisa bantu kurangi antrean. Kami siap kerja sama kalau Pertamina setuju,” pungkasnya. (Kaltim Live)
