Kaltim Live! Berau – Pemerintah daerah diminta untuk memastikan bantuan yang diberikan kepada masyakat tepat sasaran. Upaya ini menjadi krusial untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan ekstrem di beberapa daerah.
Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, yang dirangkaikan dengan pembahasan evaluasi dukungan Pemda dalam program 3 juta rumah, pengumuman pertumbuhan ekonomi tingkat provinsi, kota dan kabupaten, optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan ekstrem, Forum tersebut berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (8/9/2025) lalu.
Tak butuh waktu lama, Pemda Berau langsung bergerak menggandeng Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), untuk menindaklajuti intruksi Mendagri RI, Muhammad Tito Karnavian. Kerja sama tersebut melalui penandatanganan MoU antara Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas dengan Forkopimda di ruang Rapat Pulau Semama, Senin (22/9/2025) pagi.
Baca berita Kaltim Live! Hardiknas 2025, Gubernur Harum: Melalui Pendidikan, Putus Rantai Kemiskinan
Pada saat proses penandatanganan tersebut Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas tak sendiri, tetap turut didampingi Wakil Bupati Berau, H. Gamalis, Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, Sekkab Berau, M. Said, Kepala Diskominfo Berau, H. Didi Rahmadi dan sejumlah kepala dinas instansi terkait lainnya.
Usai menandatangani MoU tersebut, Sri Juniarsih menekankan pentingnya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Berau.
“Kemiskinan ekstrem merupakan masalah serius yang harus ditangani secara bersama-sama oleh semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya,” ujarnya.
Baca berita Kaltim Live! IKN Jadi Contoh Keberhasilan Transformasi Digital
Oleh sebab itu, menurut Sri Juniarsih Mas, penandatanganan kerja sama ini, sebagai aksi yang efektif dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Berau.
“Kita harus bekerja sama untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, dan mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Berau,” tambahnya.
Penanganan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, artinya kemiskinan tidak dilihat dari pengeluaran perkapita saja, namun perlu adanya pendekatan yang menyeluruh dalam memandang kemiskinan dari segi ekonomi, sosial, budaya, termasuk letak geografis.
Karenanya menyatukan persepsi pemahaman untuk penanganan kemiskinan di Kabupaten Berau dipandang Sri Juniarsih sangat penting. Prinsipnya, dengan adanya pendampingan oleh OPD terkait dalam hal apapun, mereka yang masuk dalam kriteria kemiskinan bisa mandiri. Selanjutnya bisa mampu memperoleh pendapatan dan nantinya akan naik kelas pada saatnya mereka secara mandiri bisa akan mendapatkan pendapatan untuk keluarga.
“Apresiasi kepada semua pihak, dikarenakan penurunan ini adalah suatu prestasi bagi Pemerintah Kabupaten Berau. Semoga ke depan nol persen, target penurunan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Berau bisa terwujud,” tandas Sri Juniarsih. (Kaltim Live)
