Kaltim Live! Jakarta – Kolaborasi lintas sektor, dan pemberdayaan pemuda daerah, menjadi kunci percepatan dalam menanggulani perubahan iklim. Terutama pada proses transisi ekoonomi hijau yang berkelanjutan.
Hal ini disampaikan CEO Enable Project sekaligus Ketua Yayasan Gerbang Kolaborasi Nusantara (Gerbangtara), Aie Natasha, dalam sesi diskusi bertema “Arah Kebijakan Iklim Nasional & Global serta Keterlibatan Pemuda” pada gelaran Indonesia Climate Change Forum (ICCF) 2025 di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (23/10/2025).
Aie yang menjadi pembicara dalam acara tersebut, menekankan urgensi model kolaborasi hexahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, media, dan lembaga keuangan guna memastikan kebijakan iklim berdampak nyata bagi masyarakat, khususnya di daerah, terutama di Kalimantan Timur. Pendekatan ini dinilai menjadi faktor penting dalam mewujudkan transisi menuju ekonomi hijau dan implementasi agenda Net Zero Emission 2060.
“Perubahan iklim bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga pembangunan dan keadilan sosial. Sinergi antarsektor harus memastikan setiap kebijakan membawa manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Aie Natasha.
Baca berita Kaltim Live! HIPMI Kaltim Ciptakan Generasi Pengusaha Mulai dari Perguruan Tinggi
Melalui Enable Project dan konsorsium Gerbangtara, Aie terus mendorong inisiatif community-based empowerment untuk pemuda di Kaltim. Mencakup pengelolaan sampah organik, literasi ekonomi sirkular, hingga inovasi hijau.
Program tersebut tidak hanya memperkuat ketahanan menghadapi krisis iklim, tetapi juga membuka peluang green jobs bagi generasi muda dan kelompok marjinal. Aie menyebut, pemuda daerah sebagai fondasi keberlanjutan agenda iklim nasional.
“Ketika anak muda di daerah memiliki akses, pengetahuan, dan ruang untuk terlibat, mereka bukan hanya penerima manfaat, mereka adalah penggerak perubahan,” tegasnya.
Baca berita Kaltim Live! Menjahit Literasi, Inovasi, dan Kolaborasi Menuju Ekonomi Tangguh
Partisipasi Aie Natasha di ICCF 2025 mencerminkan peran strategis pemimpin muda dalam mendorong nilai environmental, social, and governance (ESG). Serta meningkatkan kontribusi daerah dalam agenda iklim nasional.
ICCF 2025 yang diselenggarakan oleh Institut Emil Salim bersama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menjadi ruang strategis bagi pemangku kepentingan untuk menyelaraskan arah kebijakan iklim nasional. Serta memperkuat kolaborasi menuju pembangunan rendah karbon dan inklusif di Indonesia. (Kaltim Live)
